Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Tapanuli Tengah (TApteng), Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis memastikan komitmen tinggi untuk menghadirkan pemerintahan daerah yang ‘Adil Untuk Semua’ masyarakat. Pemerintah harus menjalankan roda pemerintahan yang bersih:  transparan, akuntabel, bebas korupsi dan anti pungli. Pemimpinnya korupsi, serakah, tamak dan rakus tidak akan memberi teladan kepada bawahannya (bawahannya bisa saja akan ikutan korupsi) dan tentu juga tidak akan menjadi figur panutan bagi masyarakat. Pemimpin yang tidak ‘bersih’ dan tidak ‘Adil Untuk Semua’ akan menyebabkan daerah ini pun akan tetap tertinggal, masyarakatnya akan hidup dalam ‘penindasan’ dan kesengsaraan.

Pasangan Masinton Pasaribu (MAMA) siap menghadirkan pemerintahan yang pro rakyat dan berkomitmen tinggi untuk membangun Tapteng untuk perubahan. Pemimpin yang punya isi kepala: akan berpikir ke depan bagaimana memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakatnya. Pemimpin yang punya hati: akan memiliki rasa keberpihakan dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakatnya yang lemah.

“Tetapi, pemimpin yang tidak punya isi kepala dan tidak punya hati (hanya mengandalkan tangan dan kaki), maka dia akan menginjak masyarakatnya sendiri untuk kepentingan diri dan golongan,” kata Masinton Pasaribu kepada warga Desa Pasaribu Tobing Jae, Kecamatan Pasaribu Tobing, Senin malam (4/11/2024).

Pemimpin yang didambakan masyarakat Tapteng adalah pemimpin yang berwawasan luas dalam berpikir dan berelasi, maka tidaklah heran bila pemimpinnya hanya jago kandang dan ‘otak kosong’, beraninya cuma kepada masyarakat kecil. Pemimpin janganlah memimpin bagaikan ‘katak dalam tempurung’. Dalam konteks situasi dan kondisi ril Tapteng, saat ini pilihan masyarakat hanya dua, yakni: antara memilih untuk melanjutkan penindasan, atau memilih untuk perubahan bersama Masinton-Mahmud (MAMA).

Kalau ingin perubahan, masyarakat jangan mau ditakut-takuti, disogok dengan politik uang,” ujar Masinton. Oleh karena itu, kesadaran seluruh masyarakat harus dibangun dan diasah agar masyarakat jangan mau menjual harga diri dengan menerima sogokan duit, sementara perubahan ‘Tapteng Baru’ tidak akan terjadi sebab sengsara yang sama bisa saja berlanjut selama lima tahun ke depan.